Komentar
Bima, Lensa Post NTB - Pemerintah Kabupaten Bima, Senin (3/12/2018) menggelar Kuliah dengan tema “Tata Kelola Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Bima untuk Kemakmuran Rakyat”. acara yang bertempat di Aula Hotel Mutmainnah Kota Bima, dihadiri Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan M.
Noer, unsur FKPD Kabupaten Bima, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bima,
Sekda Kabupaten Bima, para Asisten Setda, pimpinan OPD, Camat dan Kepala Desa
lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Bupati dalam sambutannya menyampaikan ucapan
selamat datang kepada Prof. Harry Azhar Azis, M.A, Ph.D. yang telah berkenan
hadir untuk menyampaikan materi pada kuliah tata kelola keuangan negara dan
daerah.Tujuan penyelenggaraan kuliah umum ini adalah untuk makin meluaskan
cakrawala pemahaman kepada para pejabat struktural maupun pejabat fungsional
tentang keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk
masyarakat. “pengelolaan keuangan mesti terpadu dan sinergi dalam arti semua
perangkat berkompeten mesti mengetahui dan saling berkoordinasi,
mensinkronisasi muara manfaat dari seluruh rangkaian proses penatausahaan
anggaran. Hal demikian akan
berimplikasi positif pada tereduksinya
misskoordinasi dan atau penyalahgunaan pengelolaan keuangan. ungkap Bupati.
Lebih lanjut disampaikan Bupati bahwa selama
kepemimpinan IDP – Dahlan, penyelenggaraan pengelolaan keuangan Daerah
Kabupaten Bima telah dilakukan secara proporsional dan normative sehingga
secara berturut – turut 2 TA yakni 2016 dan 2017 memperoleh Opini WTP dari BPK.
“Namun demikian, menata untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dalam kurun waktu
selanjutnya tetap menjadi attensi mendasar” tutur Umi Dinda. Bupati juga
menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu hadir
pada acara tersebutdan hal tersebut tentunya dimotivasi oleh tekad kuat untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola
keuangan pada lingkungan kerja masing-masing.
Anggota VI BPK RI dalam arahannya mengatakan
bahwa pengelolaan keuangan Negara harus dilakukan dengan benar dan berorientasi
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. “Dalam pengelolaan keuangan harus
mengacu kepada tiga sifat yakni (1)Terbuka; (2) Tanggungjawab; dan (3)
Digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, ujarnya. Kebijakan ekonomi
harus dirancang untuk mensejahterakan rakyat, bebas dari kemiskinan dan
pengangguran.
Kebijakan ekonomi harus serius dirancang
untuk bisa menyejahterakan rakyatnya, bebas dari kemiskinan dan pengangguran.
Terkait hal ini, Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D menyatakan bahwa merujuk
data BPS Kabupaten Bima, TPT Kabupaten Bima selama kurun waktu 2012-2017
menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2012 TPT mencapai 4,94 persen,
dan pada tahun berikutnya sampai tahun 2017 angka TPT terus menurun hingga
mencapai angka 1,55 persen. Artinya TPT di Kabupaten Bima lebih baik jika
dibandingkan dengan nasional yang TPT
nya mencapai 5.50 persen pada 2017.
Sementara untuk tren kemiskinan pada
2012-2017 konsisten menunjukkan penurunan. Persentase penduduk miskin pada
tahun 2012 sebesar 16.23 persen dan terus turun
tiap tahunnya.
Bagaimana Pemerintah Kabupaten Bima dapat
mempercepat pengentasan kemiskinannya? Harry menegaskan bahwa hal ini dapat
dilakukan dengan menggunakan APBD. “APBD merupakan kebijakan fiskal pemerindah
daerah (Pemda). Tujuan utamanya adalah memakmurkan rakyat.Sehingga APBD harus
pro rakyat yang artinya manfaat pengelolaan keuangan daerah harus dirasakan
benar oleh masyarakat.Artinya APBD harus bias menciptakan kesempatan kerja,
pengurangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas
pembangunan manusia yang berdaya saing tinggi” tegas Harry mengakhiri
paparannya. Acara berlangsung dinamis dan ditutup dengan
acara foto bersama. (Humaspro)