Komentar
Dompu,
Lensa Post NTB - Perempuan
terjun dalam dunia politik menjadi topik pembahasan yang menarik dalam acara
Konsultasi Publik dengan tema "Strategi Daerah Dalam Pencapaian
Sustainable Development Goals (SDGs)" di aula Bappeda dan Litbang beberapa
hari lalu. Tokoh LSM, Sandhi Yusuf mengatakan pada umumnya perempuan masuk
dalam daftar calon legislatif semata karena untuk memenuhi keterwakilan
perempuan. Karena itu, partai politik kerap mengusung perempuan bukan karena
kualitas tetapi karena isi tas (berduit). "Bahkan ada anggota DPRD yang
mengatakan kualitas itu nomor 10. Yang nomor satu adalah yang punya uang,"
ujarnya.
Senada
dilontarkan oleh tokoh perempuan, Nur Syamsiah. Ia mempertanyakan keseriusan
Parpol dalam mendukung perempuan untuk lolos meraih kursi parlemen.
"Seserius apakah Parpol mendorong perempuan untuk mendapatkan kursi dewan
?," tanyanya. Menurutnya saringan politik hingga kini adalah uang.
Meskipun ada perempuan yang memiliki kapasitas yang mumpuni, namun jika tak
berduit, sangat mustahil untuk bisa meraih kemenangan dalam kompetisi meraih
kursi parlemen.
Demikian
pula keterwakilan perempuan yang hanya 3 (tiga) orang di DPRD Kabupaten Dompu.
Ia mempertanyakan akankah suara mereka untuk memperjuangkan hak-hak perempuan
didengarkan ? Sementara itu, akademisi Ilyas Yasin yang juga hadir dalam
kegiatan tersebut, dalam tulisannya berjudul "Menakar Kekuatan Politik
Perempuan" menggarisbawahi bahwasanya kaum perempuan atau organisasi
perempuan harus mendorong perempuan masuk parlemen dengan tujuan untuk memperkuat
posisi tawar perempuan secara politik. "Tapi benarkah keterlibatan
perempuan dalam politik akan berkorelasi dengan penguatan hak-hak
perempuan?," katanya. Ilyas melanjutkan ada dua hal yang perlu
menjadi pertimbangan. Pertama, adanya wakil perempuan dalam parlemen ternyata
tidak otomatis menyuarakan kepentingan dan aspirasi kaum perempuan. Dalam beberapa kasus yang merugikan perempuan,
suara para srikandi di parlemen kurang terdengar," tuturnya. (LP.NTB/ EMO)