Mataram, koranlensapos.com
Wakil Gubernur Nusa Tenggara
Barat, Drs, Moh,Amin, SH, M,Si membuka secara resmi Rapat Koordinasi
Penangulangan Radikalisme dan Terorisme di NTB, selasa (11/10/2017). Hadir memimpin
rapat Digedung Rutama Kantor Gubernur NTB, Deputi V Kementerian Koordinator
politik Hukum dan HAM, (kemenkopolhukam) carlo B,Tewu dan sekretaris utama
(sestama) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI R,Gautama
Wira negara, Dari pemerintah pusat hadir perwakilan menko bidang perekonomian,
Menko Bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Kementerian pendidikan dan
BNPT Provinsi NTB, hadir pejabat polda NTB, Kepala BIN NTB, Bupati Sumbawa
Barat, Dandim 1608 Bima, Ketua MUI NTB dan sejumlah pejabat lainnya. Sementara
dari provinsi Sulawesi Tengah hadir Kapolda Sulteng Brigjen Pol Rudi, Kapolres
Poso dan Dandim Poso.
Deputi V kemenkopolhukam,
Carlo B Tewu menyatakan rapat ini utk menjaring masukan metode yang tepat dalam
upaya Deradikalisasi dan kontra Terorisme dari pimpinan daerah, aparat keamanan
dan unsur lainnya di provinsi NTB dan Sulteng. Tujuannya untuk membuat kegiatan
strategis dan terintregritas dalam upaya menekan gerakan Radikalisme dan
Terorisme dengan pendekatan ke agamaan, pendidikan dan sosial karna penegak
hukum kerap di lakukan. Upaya ini di laksanakan dengan membentuk Satgas
Deradikalisasi dan kontra Terorisme di NTB dan Sulteng untuk pertama kalinya. Kemenkopolhukam
dan BNPT memilih NTB dan Sulteng sebagai uji coba jika berhasil maka akan di
terapkan di provinsi lainnya yg memiliki jaringan Radikalisme dan Terorisme,
"Teroris sdh di tangani, tapi mereka meninggalkan anak dan istri kemudian
mereka menjadi mantan narapidana bergerak lagi dgn jaringannya, nah jaringan
Radikal yang ada ini yang ingin kita tekan agar tdk berkembang lagi" .
Bupati Sumbawa Barat DR,
Ir,H,W Musyafirin M,M dalam kesempatan ini menyarankan solusi terbaik upaya
Deradikalisasi adalah dengan menyentuh pemahaman dan kesadaran kelompok ini,
karna pemahaman mereka telah Tertanam dan susah sekali di lawan, pemahaman ini
pun kemudian menjadi energi kuat bagi mereka untuk melakukan kegiatan
Radikalisasi dan Terorisme, bentuknya sebut oleh Bupati Sumbawa Barat yakni
seperti yang dilakukannya beberapa waktu pasca idul fitri dengan mengundang
Gubernur NTB yg merupakan ahli Tafsir alquran, untuk datang ke salah satu
pondok pesantren di Sumbawa Barat tujuannya utk meluruskan pemahaman mereka,
alhamdulillah dari situ ada warga nya yang sadar dan keluar dari kelompok
tersebut "ungkap Bupati KSB
Karna di Sumbawa Barat ada pondok pesantren yang kurikulumnya amburadul sesuka mereka, Bahkan mereka menolak untuk menerima bantuan dari pemerintah daerah, padahal pemda Ksb juga menyiapkan dana bantuan sosial senilai Rp 1 milyar, terang Bupati KSB.
Karna di Sumbawa Barat ada pondok pesantren yang kurikulumnya amburadul sesuka mereka, Bahkan mereka menolak untuk menerima bantuan dari pemerintah daerah, padahal pemda Ksb juga menyiapkan dana bantuan sosial senilai Rp 1 milyar, terang Bupati KSB.
Selaku koordinator dlm
penanganan Terorisme di Indonesia sestama BNPT, Mayjen TNI R Gautama Wira
negara menyatakan, masukan dari pemimpin daerah,aparat keamanan dan pihak
terkait lainnya ini sangat penting, Nantinya Rapat lanjutan akan di laksanakan
di BNPT, namun dirinya meluruskan jika nama Satgas dalam Satgas Deradikalisasi
dan kontra Terorisme di provinsi NTB dan Sulteng ini hanya berada pada tataran
tinggi, implementasi di lapangan nama kelompok kerjanya sesuai nama bidang yg
ada di struktur keanggotaan Satgas, rapat ini sangat penting nanti kita
lanjutkan di BNPT sebelum masukan dan saran serta struktur yang tepat dari
Satgas ini kita serahkan ke menkopolhukam, jelasnya. (Rozak Wartawan Lensa
Post)