Komentar
koranlensapos.com – Nama Letnan Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo tidak dapat dipisahkan dari salah satu periode paling kelam dan menentukan dalam sejarah politik Indonesia, yakni pergolakan yang terjadi setelah Gerakan 30 September 1965.
Ia dikenal sebagai komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), satuan pasukan khusus yang kelak menjadi cikal bakal Kopassus. Dari posisi tersebut, Sarwo Edhie memainkan peran penting dalam operasi militer untuk mengambil kembali sejumlah objek strategis di Jakarta dan kemudian dalam operasi penindakan terhadap jaringan Gerakan 30 September di Jawa Tengah.
Namun, perjalanan hidup Sarwo Edhie jauh lebih panjang daripada perannya pada 1965. Ia adalah seorang prajurit yang memulai karier militernya sejak masa pendudukan Jepang, menjalani berbagai penugasan, menjadi Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Gubernur Akabri, hingga Duta Besar RI untuk Korea Selatan.
Dari Purworejo ke Dunia Militer
Sarwo Edhie Wibowo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, pada 25 Juli 1927 menurut sejumlah sumber biografis. Ia berasal dari keluarga sederhana dan memasuki dunia kemiliteran ketika usianya masih muda.
Pada masa pendudukan Jepang, ia bergabung dengan Heiho dan kemudian PETA. Setelah Indonesia merdeka, pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjangnya sebagai prajurit Angkatan Darat.
Dalam perjalanan kariernya, Sarwo Edhie kemudian berdinas di lingkungan pasukan infanteri dan mendapat kesempatan bergabung dengan RPKAD. Pada 1962, ia dipercaya menjadi Komandan Sekolah Para Komando. Dua tahun kemudian, ia diangkat menjadi Komandan RPKAD.
Hubungannya dengan Jenderal Ahmad Yani juga menjadi bagian penting dari perjalanan kariernya. Keduanya sama-sama berasal dari wilayah Bagelen dan pernah menjalani pengalaman militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Ahmad Yani menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat, Sarwo Edhie telah menjadi salah satu komandan penting pasukan khusus.
1 Oktober 1965
Situasi Jakarta berubah drastis pada dini hari 1 Oktober 1965 setelah sejumlah jenderal Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan dalam rangkaian peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September.
Ketika itu Sarwo Edhie menjabat sebagai Komandan RPKAD dengan pangkat kolonel.
Di tengah kekacauan komando, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kendali operasional Angkatan Darat. RPKAD di bawah Sarwo Edhie kemudian menjadi salah satu kekuatan utama dalam operasi merebut kembali fasilitas strategis di Jakarta.
Pada malam 1 Oktober, pasukan RPKAD bergerak menguasai Radio Republik Indonesia (RRI) dan kantor telekomunikasi. Sekitar pukul 19.20, RRI berhasil dikuasai. Penguasaan fasilitas komunikasi tersebut menjadi sangat penting karena radio merupakan sarana utama untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Operasi di Halim
Setelah RRI dan sejumlah objek strategis berhasil diamankan, perhatian diarahkan ke Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.
Pada dini hari 2 Oktober, Soeharto memerintahkan Sarwo Edhie untuk menguasai Halim. Pasukan RPKAD bergerak menuju pangkalan udara tersebut.
Menurut catatan yang dikutip Kompas, sekitar pukul 06.10 Halim berhasil dikuasai pasukan RPKAD. Dengan penguasaan sejumlah titik strategis tersebut, posisi Gerakan 30 September di Jakarta semakin terdesak.
Peristiwa ini kemudian menjadikan nama Sarwo Edhie semakin menonjol dalam sejarah militer Indonesia.
Dari Jakarta ke Jawa Tengah
Peran Sarwo Edhie tidak berhenti setelah situasi Jakarta relatif berhasil dikendalikan.
Pada 18 Oktober 1965, ia bersama pasukan RPKAD bergerak ke Semarang. Operasi kemudian meluas ke sejumlah wilayah Jawa Tengah, termasuk Surakarta dan Boyolali.
Sebuah laporan intelijen Angkatan Udara Indonesia yang kemudian tersimpan dalam arsip Amerika Serikat menyebut bahwa pada 23 Oktober 1965 dibentuk staf gabungan keamanan di Surakarta yang melibatkan Angkatan Darat/RPKAD, AURI, dan kepolisian. Staf tersebut dipimpin Kolonel Sarwo Edhie Wibowo.
Pada Desember 1965, RPKAD di bawah Sarwo Edhie juga menjalankan Operasi Merapi di Jawa Tengah. Operasi-operasi tersebut merupakan bagian dari penindakan terhadap jaringan dan orang-orang yang dituduh berkaitan dengan Gerakan 30 September serta PKI.
Sisi Gelap Operasi 1965
Di sinilah sejarah Sarwo Edhie menjadi kompleks. Ia memang menjadi salah satu komandan penting dalam operasi militer setelah G30S. Namun periode tersebut juga diikuti kekerasan dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota, simpatisan, atau terkait dengan PKI di berbagai daerah.
Jumlah korban dalam kekerasan 1965–1966 masih menjadi persoalan sejarah dan penelitian. Karena itu, angka korban tidak seharusnya ditulis secara sederhana sebagai angka pasti tanpa menjelaskan sumber dan perbedaan estimasi.
Kompas mencatat bahwa Sarwo Edhie sendiri pernah menyebut angka korban hingga sekitar tiga juta jiwa dalam operasi penumpasan yang berlangsung di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Angka tersebut merupakan klaim yang dikaitkan dengan laporan Sarwo Edhie dan tidak sama dengan seluruh estimasi penelitian mengenai korban kekerasan 1965–1966.
Karena itu, menyebut Sarwo Edhie semata-mata sebagai “penumpas PKI” tidak cukup untuk menggambarkan keseluruhan persoalan sejarah. Perannya harus dilihat dalam konteks operasi militer, perubahan kekuasaan setelah 1965, serta kekerasan massal yang menyertainya.
Karier Setelah 1965
Menariknya, meskipun Sarwo Edhie memiliki peran besar dalam peristiwa 1965, kariernya kemudian tidak berkembang seperti yang mungkin diperkirakan.
Setelah meninggalkan RPKAD, ia antara lain dipercaya menjadi Panglima Kodam XVII/Cenderawasih dan kemudian Gubernur Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) di Magelang.
Ia juga pernah dipercaya menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan.
Sejumlah tulisan sejarah menggambarkan hubungan Sarwo Edhie dengan Soeharto sebagai sesuatu yang kompleks. Sarwo Edhie merupakan salah satu perwira yang berperan penting membantu Soeharto menghadapi krisis 1965, tetapi kemudian tidak memperoleh sejumlah jabatan strategis tertinggi yang sering diasumsikan akan menjadi kelanjutan kariernya. Pangkat terakhirnya mencapai letnan jenderal.
Keluarga Prajurit
Di luar dunia militer dan politik, Sarwo Edhie juga dikenal sebagai kepala keluarga besar.
Ia menikah dengan Sunarti Sri Hadiyah. Anak-anaknya kemudian tumbuh dalam lingkungan keluarga tentara yang harus berpindah mengikuti penugasan sang ayah.
Salah satu putrinya adalah Kristiani Herrawati atau Ani Yudhoyono, yang kemudian menjadi istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Putranya, Pramono Edhie Wibowo, juga mengikuti jejak militer dan kelak mencapai posisi Kepala Staf Angkatan Darat. Dengan demikian, pengaruh keluarga Sarwo Edhie berlanjut hingga generasi berikutnya dalam kehidupan militer dan politik Indonesia.
Akhir Kehidupan
Sarwo Edhie Wibowo meninggal dunia pada 9 November 1989.
Ia meninggalkan warisan sejarah yang kontroversial sekaligus penting. Bagi sebagian orang, ia dikenang sebagai komandan RPKAD yang berperan besar dalam mengembalikan kendali pemerintah setelah Gerakan 30 September. Bagi yang lain, namanya tidak dapat dipisahkan dari operasi penindakan dan kekerasan massal yang terjadi setelah 1965.
Sejarah Sarwo Edhie karena itu tidak cukup dibaca hanya melalui satu sudut pandang.
Ia adalah seorang prajurit yang berada di pusat perubahan besar Indonesia: dari krisis politik 1965, perubahan keseimbangan kekuasaan, hingga lahirnya Orde Baru.
Mempelajari Sarwo Edhie berarti juga mempelajari sebuah masa ketika keputusan militer, pertarungan politik, dan kekerasan sosial bertemu dalam satu titik sejarah.
Dan di situlah letak pentingnya Sarwo Edhie dalam sejarah Indonesia: bukan hanya sebagai seorang komandan baret merah, tetapi sebagai salah satu tokoh yang berada sangat dekat dengan pusat perubahan Indonesia setelah 1965. (emo/dari berbagai sumber).