koranlensapos.com – Nama Jenderal Besar Abdul Haris Nasution menempati tempat khusus dalam sejarah militer dan perjalanan politik Indonesia. Ia bukan hanya seorang perwira yang menempuh karier hingga menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), tetapi juga dikenal sebagai pemikir militer, penulis, dan salah satu tokoh penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Perjalanan hidupnya melewati hampir seluruh fase penting Indonesia modern: masa penjajahan Belanda dan Jepang, Revolusi Kemerdekaan, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, peristiwa 30 September 1965, hingga masa awal Orde Baru.

A.H. Nasution lahir di Huta Pungkut, Kotanopan, Tapanuli Selatan, pada 3 Desember 1918. Ia merupakan putra H. Abdul Halim Nasution dan Zahara Lubis. Sejak muda, Nasution menunjukkan ketertarikan besar terhadap pendidikan dan sejarah. Ia menempuh pendidikan HIS di Kotanopan, kemudian melanjutkan ke sekolah pamong praja dan sekolah guru di Bandung. Pada 1938, ia memperoleh ijazah AMS B di Jakarta.

Dari Guru Menjadi Prajurit

Sebelum memasuki dunia militer, Nasution sempat bekerja sebagai guru di Bengkulu dan Palembang. Namun, profesi tersebut tidak berlangsung lama.

Ketertarikannya terhadap dunia militer membawanya mengikuti pendidikan Corps Opleiding Reserve Officieren (CORO) KNIL di Bandung pada 1940. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, ia ditempatkan di Batalyon 3 Surabaya.

Ketika Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, perjalanan militernya mengalami perubahan. Nasution kembali ke Bandung dan selama pendudukan Jepang bekerja di lingkungan Kotapraja Bandung serta aktif dalam organisasi Seinendan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, ia masuk ke dalam perjuangan membangun kekuatan bersenjata Republik Indonesia.

Menjadi Panglima Siliwangi

Setelah pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada Oktober 1945, karier Nasution berkembang pesat.

Ia dipercaya sebagai Kepala Staf Komandemen TKR I/Jawa Barat. Pada periode Revolusi Kemerdekaan, ia kemudian menjadi Panglima Divisi III/TKR Priangan yang selanjutnya dikenal sebagai Divisi Siliwangi.

Sebagai komandan, Nasution tidak hanya berhadapan dengan persoalan pertempuran, tetapi juga harus memikirkan bagaimana mempertahankan eksistensi tentara dan negara dalam kondisi yang serba terbatas.

Pengalaman tersebut kemudian membentuk pemikirannya mengenai perang gerilya dan perang rakyat. Pemikiran Nasution mengenai strategi gerilya kemudian dituangkan dalam berbagai tulisan, termasuk buku Pokok-Pokok Gerilya. Pusat Sejarah TNI menempatkannya sebagai salah satu konseptor penting perang gerilya Indonesia.

Menjadi KSAD

Setelah perang kemerdekaan berakhir, Nasution dipercaya menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan Darat.

Pada 10 Desember 1949 ia diangkat menjadi KSAD dengan pangkat kolonel. Kariernya kemudian mengalami pasang surut akibat konflik politik dan internal militer.

Salah satu titik penting terjadi pada 17 Oktober 1952 ketika terjadi demonstrasi massa di Jakarta yang menuntut pembubaran parlemen. Peristiwa tersebut memperlihatkan ketegangan antara sebagian pimpinan Angkatan Darat dan DPR.

Akibat peristiwa tersebut, Nasution diberhentikan dari jabatannya. Masa nonaktif justru dimanfaatkannya untuk menulis dan mengembangkan pemikiran politik. Ia turut mendirikan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), yang antara lain beranggotakan sejumlah perwira yang mengalami nasib serupa.

Pada 7 November 1955, Nasution kembali dipercaya menjadi KSAD dan pangkatnya dinaikkan menjadi mayor jenderal.

Pemikir Militer dan Pertahanan Negara

Pada masa berikutnya, peran Nasution semakin luas. Ketika Indonesia memasuki masa Demokrasi Terpimpin dan menghadapi berbagai pergolakan daerah, Nasution memegang sejumlah jabatan penting. Ia pernah menjadi Ketua Gabungan Kepala-Kepala Staf Angkatan Perang, Penguasa Perang Pusat, kemudian Menteri Keamanan Nasional/KSAD.

Ia juga berperan dalam pembangunan organisasi dan doktrin pertahanan.

Menurut Pusat Sejarah TNI, Nasution merupakan salah satu tokoh yang mengembangkan gagasan perang gerilya dan pertahanan teritorial. Ia juga berperan dalam pembentukan berbagai unsur pertahanan dan pendidikan militer, termasuk Lemhannas yang diresmikan pada 20 Mei 1965.

Pada awal 1960-an, Nasution juga terlibat dalam upaya memperkuat persenjataan Angkatan Darat. Ia memimpin misi pembelian senjata ke sejumlah negara, termasuk negara-negara blok Barat maupun Timur, dalam rangka memperkuat kemampuan militer Indonesia, terutama berkaitan dengan perjuangan pembebasan Irian Barat.

Malam 30 September 1965

Nama A.H. Nasution kemudian semakin dikenal luas karena peristiwa 30 September 1965.

Pada malam itu, rumah Nasution di Jalan Teuku Umar, Jakarta, didatangi pasukan yang berupaya menculiknya. Nasution berhasil menyelamatkan diri, tetapi tragedi tersebut merenggut nyawa putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, serta ajudannya, Lettu Pierre Andreas Tendean. Dinas Sejarah TNI AD mencatat bahwa rumah tersebut kemudian menjadi saksi utama peristiwa dramatis yang hampir merenggut nyawa Nasution.

Ade Irma ketika itu masih berusia sangat muda. Peristiwa tersebut menjadi salah satu tragedi paling menyakitkan dalam kehidupan keluarga Nasution.

Rumah di Jalan Teuku Umar yang menjadi lokasi peristiwa tersebut kini dijadikan Museum Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution. Museum itu menyimpan berbagai koleksi dan diorama yang berkaitan dengan perjalanan hidup Nasution serta peristiwa 30 September 1965. Museum tersebut diresmikan pada 3 Desember 2008.

Keluarga A.H. Nasution

Di balik sosok jenderal yang dikenal keras dan disiplin, terdapat kehidupan keluarga yang juga penuh perjuangan.

A.H. Nasution menikah dengan Johana Sunarti, putri Raden Panji Gondokusumo. Pernikahan mereka berlangsung pada 1947.

Dari pernikahan tersebut mereka memiliki dua putri, Hendrianti Saharah Nasution dan Ade Irma Suryani Nasution.

Johana Sunarti bukan sekadar dikenal sebagai istri seorang jenderal. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial dan berbagai organisasi. Kehidupannya sebagai istri seorang perwira tinggi berlangsung dalam situasi Indonesia yang penuh gejolak politik dan keamanan.

Tragedi 1965 menjadi pukulan terbesar keluarga itu. Ade Irma Suryani meninggal setelah tertembak dalam serangan terhadap rumah keluarganya.

Johana kemudian tetap menjalani kehidupannya dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia meninggal pada 2010 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, tidak jauh dari makam suaminya.

Dari Militer ke MPRS

Setelah peristiwa 1965, posisi Nasution kembali penting dalam perubahan politik nasional.

Pada 1966 ia dilantik sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Dalam posisi tersebut, ia memimpin lembaga yang memiliki peran penting dalam masa transisi dari pemerintahan Presiden Soekarno menuju pemerintahan Orde Baru.

Di bawah kepemimpinannya, MPRS menolak pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang dikenal sebagai Nawaksara. Dalam perkembangan berikutnya, Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden dan kemudian menjadi Presiden pada 1968.

Namun, hubungan politik Nasution dengan kekuasaan Orde Baru kemudian tidak selalu berjalan mulus.

Setelah berakhirnya Sidang Umum V MPRS pada 1968, Nasution semakin berada di luar lingkaran kekuasaan resmi. Ia kemudian pensiun dari dinas aktif TNI pada 1972.

Menulis di Masa Pensiun

Berbeda dengan sebagian tokoh militer yang kemudian sepenuhnya meninggalkan kehidupan publik, Nasution tetap aktif menulis.

Pengalaman panjangnya dalam perang kemerdekaan dan dunia militer dituangkan dalam sejumlah buku, antara lain Pokok-Pokok Gerilya, Tentara Nasional Indonesia, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, dan Memenuhi Panggilan Tugas.

Melalui tulisan-tulisannya, Nasution meninggalkan warisan pemikiran yang tidak hanya berbicara mengenai pertempuran, tetapi juga organisasi tentara, pertahanan negara, dan pengalaman bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan.

Jenderal Besar dan Pahlawan Nasional

Pengabdian panjang A.H. Nasution kemudian mendapat penghargaan negara.

Pada 30 September 1997, pemerintah menganugerahkan pangkat kehormatan Jenderal Besar TNI kepadanya melalui Keppres No. 46/ABRI/1997. Dengan pangkat bintang lima tersebut, Nasution berada dalam kelompok sangat terbatas tokoh militer Indonesia yang memperoleh pangkat Jenderal Besar.

Nasution wafat di Jakarta pada 6 September 2000. Dua tahun kemudian, pemerintah menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 073/TK/Tahun 2002 tanggal 6 November 2002.

Warisan Seorang Prajurit

A.H. Nasution meninggalkan warisan yang jauh melampaui pangkat dan jabatan.

Ia adalah prajurit yang mengalami langsung perang mempertahankan kemerdekaan. Ia menjadi panglima Siliwangi, KSAD, Menteri Keamanan Nasional, Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata, hingga Ketua MPRS.

Ia juga seorang pemikir militer yang meninggalkan karya tulis mengenai perang gerilya dan perjuangan kemerdekaan.

Namun, kehidupan Nasution juga tidak dapat dilepaskan dari berbagai kontroversi politik dan pergolakan kekuasaan pada masa Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, dan awal Orde Baru.

Karena itu, membaca sejarah A.H. Nasution bukan hanya membaca kisah seorang jenderal. Di dalamnya terdapat kisah tentang sebuah bangsa yang sedang mencari bentuk: mempertahankan kemerdekaan, membangun tentara nasional, menghadapi konflik politik, dan melewati salah satu periode paling menentukan dalam sejarah Republik Indonesia.

A.H. Nasution telah lama berpulang. Namun nama, pemikiran, karya, dan jejak sejarahnya tetap menjadi bagian penting dari perjalanan Indonesia. (emo/dari berbagai sumber).