Bupati Dompu, Kader Jaelani (kaos hitam) didampingi Kadis Lingkungan Hidup, Jufri, ST., M. Si (kaos biru dan rompi) dan Kajari Dompu, Mei Abeto Harahap, SH., MH (kaos putih) saat diwawancarai wartawan usai penanaman massal di Desa Serakapi Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Rabu (21/12/2021).
Dompu, koranlensapos - Akhir-akhir ini terjadi isu penolakan terhadap PT. STM (Sumbawa Timur Mining). Penolakan itu disinyalir karena perekrutan tenaga kerja lokal di perusahaan pertambangan tersebut masih minim.
Bahkan nama Bupati Dompu, Kader Jaelani (AKJ) juga sempat diisukan turut mendukung gerakan penolakan ini.
Bupati AKJ yang dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya isu penolakan tersebut. Namun AKJ membantah kalau dirinya ikut terlibat di dalam aksi penolakan itu.
"Saya tetap mendukung keberadaan PT. STM karena tidak ada alasan bagi saya untuk menolak. Kita ini kan perpanjangan tangan dari pusat. Kalau izinnya dikeluarkan oleh pusat mau nggak mau kita yang di daerah ini harus membuka diri," ungkapnya.
Ketika diberikan informasi oleh awak media hasil diskusi dengan Manager Kehumasan PT. STM Agus Hermawan beberapa hari lalu bahwa total tenaga kerja PT. STM 852 orang. Sedangkan tenaga kerja lokal mencapai 60 % dari jumlah tersebut (513 orang), Bupati AKJ mengatakan bahwa jumlah tersebut sudah wajar.
"Kalau memang benar sudah 60 persen itu sudah sewajarnya tinggal kita cek kebenarannya," ujarnya.
Bupati AKJ tidak menampik kontribusi langsung PT. STM untuk Kabupaten Dompu. Seperti bantuan untuk penanganan Covid -19 dalam bentuk barang senilai Rp. 2 (dua) milyar.
Lebih lanjut Bupati berharap kepada para penolak untuk bertemu dengan pemerintah daerah guna menyampaikan alasan-alasan penolakan terhadap perusahaan tersebut.
"Kita harus bertemu dulu untuk membahas apa alasannya ditolak. Tidak perlu berteriak di medsos. Nanti kesannya nggak baik lah untuk pemerintah daerah. Nanti dicurigai pemerintah daerah yang menyuruh karena kebetulan yang menolak ini ada beberapa di antaranya tim saya," harap Bupati.
AKJ juga membantah adanya isu bahwa sedang terjadi ketidakharmonisan hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dengan pihak PT. STM.
"Isu itu tidak benar. Selama ini kami beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pihak PT. STM," kata AKJ.
Selanjutnya kepada pihak PT. STM Bupati AKJ meminta kontribusi nyata terhadap daerah Kabupaten Dompu terutama terkait dengan penyerapan tenaga kerja lokal.
"Pemerintah daerah menginginkan tempat kerja masyarakat lokal tidak hanya sebagai buruh tapi sebagai tenaga ahli. Maka dari sekarang minimal PT. STM harus mau membantu menyekolahkan. Saya sudah menyampaikan kepada Presiden Direktur-nya untuk mengirim 25 orang disekolahkan di pertambangan tapi mereka bertahan di 10 orang," tuturnya.
Di samping itu Pemkab Dompu juga berupaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Salah satunya adalah dengan mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Mataram.
"In syaallah dalam waktu dekat. Tahun 2022 in syaallah (BLK dibangun di Dompu)," ucapnya.
Terkait dengan aktivitas PT. STM saat ini, Bupati AKJ menyebutkan bahwa pihak PT. STM pernah menyampaikan, namun menurut Bupati AKJ baru berupa gambaran umum saja.
"Perkembangan terakhir disampaikan sekitar 2 minggu yang lalu, tapi masih secara umum. Keinginan kami itu tau dengan jelas. Contoh seperti material atau konsentrat yang ke luar itu minimal diberikan juga kepada pemerintah daerah sehingga fair. Kita juga bisa ngetes di laboratorium apakah ini masih harus dieksplorasi terus atau sudah masuk eksploitasi. Kalau saya seperti itu," pintanya.
Menanggapi pertanyaan wartawan terkait kecurigaan masyarakat yang menduga adanya eksploitasi terselubung di balik kata eksplorasi karena pihak PT. STM sendiri telah mempublish penemuan kandungan mineral onto sebesar 1,7 juta ton, Bupati AKJ tidak mau berkomentar.
"Kalau saya no comment tentang itu," ujarnya.(emo)