Aksi Walk Out Sejumlah Peserta Saat Rakerkab KONI Dompu, Ada Apa ?

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

.

Aksi Walk Out Sejumlah Peserta Saat Rakerkab KONI Dompu, Ada Apa ?

Koran lensa pos
Sabtu, 02 April 2022

 

Sejumlah pengurus cabor yang menjadi peserta Rakerkab KONI Dompu lakukan aksi walk out dengan meninggalkan ruang rapat, Kamis (31/3/2022)


Dompu, koranlensapos.com - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Dompu, Kamis (31/3/2022) menggelar Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) dengan tema "SEMANGAT MENUJU JUARA PORPROV 2022".

Agenda Rakerkab yang dilaksanakan di Gedung PKK Dompu itu berisi Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum KONI, pembahasan Program Kerja KONI Kabupaten Dompu tahun 2022 dan persiapan menuju Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) Dompu. Salah satu hal pokok yang dibahas terkait persiapan Musorkab KONI adalah mengenai persyaratan calon Ketua Umum KONI Kabupaten Dompu periode 2022-2026.

Pantauan langsung media ini saat pelaksanaan Musorkab yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Dompu, Putra Taufan, SH., MH tersebut diwarnai dengan interupsi dan aksi protes. Bahkan sempat terjadi aksi pelemparan kursi oleh salah satu peserta rapat karena merasa kecewa dengan sikap pimpinan rapat yang dinilai arogan. 

Apalagi saat Putra Taufan membacakan persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua KONI. Salah satu persyaratannya adalah menyerahkan biaya pendaftaran kepada panitia sebesar Rp. 100 juta. Persyaratan yang diajukan ini sontak menimbulkan protes. Aksi penolakan dilakukan oleh sejumlah peserta rapat. Sebagai bentuk penolakan sejumlah peserta berdiri sembari meneriakkan kalimat penolakan. 

"Kami tidak setuju dengan biaya pendaftaran itu. Hapus persyaratan itu," protes mereka. 

Karena banyak suara menyatakan tidak sepakat, akhirnya pimpinan rapat berdiskusi dengan beberapa pimpinan rapat lainnya sehingga menghasilkan keputusan biaya pendaftaran dikurangi setengah menjadi Rp. 50 juta. Meski sudah dikurangi 50 %, sejumlah peserta rapat tetap mempertahankan pendapat tidak setuju dengan adanya biaya pendaftaran. Meskipun Ketum KONI, Putra Taufan menerangkan bahwa biaya pendaftaran sebesar itu dimaksudkam sebagai dana talangan bagi KONI agar kegiatan tetap berjalan dengan baik apabila dana hibah dari Pemda belum cair, namun sejumlah peserta rapat tetap menyatakan tidak sepakat bahkan meminta agar persyaratan mengenai uang pendaftaran dihapus.

Karena suasana cukup memanas, rapat sempat diskors pada pukul 14.15 Wita dan dilanjutkan kembali pada pukul 16.00 Wita. 

Ketegangan terjadi lagi ketika rapat baru dimulai kembali pada pukul 16.00 Wita. Sejumlah peserta yang tadi menyatakan penolakan, tiba-tiba melakukan aksi walk out. Mereka  keluar meninggalkan ruangan rapat tersebut. Hal demikian menimbulkan pertanyaan publik. Ada apa gerangan sehingga sejumlah peserta yang merupakan para pengurus Cabang Olahraga itu melakukan aksi walk out ?

"Kami melakukan walk out dari rapat karena menolak adanya biaya pendaftaran. Menurut kami adanya ketentuan biaya pendaftaran ini terlalu mengada-ada. Apakah ada ketentuannya di AD/ART ?," kritik Iwan Ermawan, M. Pd dari Cabor Renang yang ikut menyatakan walk out itu.
Anggota KONI Bidang IPTEK yang  juga merupakan Sekretaris Umum Persatuan Drum Band Indonesia Kabupaten Dompu, Ilham Usman, M. Si 
menegaskan bahwa Rakerkab KONI cacat dan syarat kepentingan. 
Ilham mengatakan demikian karena melihat dari berbagai aspek. 
Menurutnya organisasi se-level KONI mestinya dapat memberikan pembelajaran demokrasi yang positif. Bukan sebaliknya memberikan contoh kebobrokan dalam berdemokrasi.

"Sejak awal persidangan ruang demokrasi dipangkas oleh Pimpinan Sidang Putra Taufan sehingga proses Rakerkab tidak nyaman. Jika kondisi tidak nyaman, mustahil dapat menghasilkan rumusan keputusan yang baik," kata Ilham.

Ilham menengarai persyaratan calon Ketua Umum KONI terkesan dipaksakan. Hal itu terlihat ketika pimpinan sidang tidak memberikan kesempatan ruang diskusi dengan peserta Rakerkab. Misalnya calon merupakan warga negara Indonesia dan bukan pejabat publik. 
"Syarat bukan pejabat publik ini yang mesti dihapus karena sudah bertentangan dengan UU No 11 thn 2022 tentang Keolahragaan.
Karena di UU ini tidak dilarang pejabat publik dan pejabat struktural menjadi Ketua KONI," jelas Ilham.

Menurut Ilham, syarat yang diajukan terkesan diskriminatif pula. Pimpinan sidang terkesan memaksakan kehendak dan tidak mau mendengar masukan dari peserta rakerkab untuk berdiskusi agar syarat yang bernuansa diskriminatif itu dihapus

Apalagi dengan persyaratan biaya pendaftaran Rp. 100 juta yang akhirnya dikurangi menjadi Rp. 50 juta. 
Menurut tokoh pendidikan ini, syarat yang ditawarkan tentang biaya pendaftaran yang besar itu justru mengundang ladang untuk korupsi.

"Ketika peserta meminta klarifikasi terkait uang tersebut dipergunakan untuk apa dan untuk siapa tapi tidak ada penjelasan yang jelas oleh Ketua KONI. Sementara KONI Dompu sudah mendapatkan hibah dari pemerintah tiap tahun 1 miliar lebih," sorotnya.

Ilham berasumsi jika syarat ini tidak dihapus justru mengundang Ketua KONI berikutnya untuk melakukan korupsi, 
"Nah inilah yang harus dipangkas," tegasnya.  

Ilham juga  meyakini generasi dan pelaku olahraga di Kabupaten Dompu banyak yang mempunyai kapasitas dan kompetensi yang mumpuni untuk mengabdikan diri memajukan prestasi olahraga di Dompu. Tetapi persyaratan itu mengakibatkan orang yang memiliki kompetensi terbaik tersebut tidak akan berani mencalonkan diri karena tidak memiliki dana yang cukup untuk memberikan uang kepada panitia.

"Dan anehnya justru syarat-syarat yang penting tidak ada dalam draf misalnya calon bebas dari narkoba atau tidak sedang dalam status tersangka," sorot Ilham.

Lebih lanjut Ilham mengemukakan bahwa tanggal
5 Desember 2022 merupakan event Porprov dan Dompu merupakan tuan rumah, jika KONI Dompu bermasalah, menurutnya mustahil Dompu bisa mewujudkan target juara di Porprov

"Saya kira solusi yang tepat adalah seluruh penasehat dan pembina olah raga di Kabupaten Dompu agar bisa menentukan sikap untuk menetralisir keadaan yang tercipta saat ini sehingga cabor-cabor prestasi segera mempersiapkan atletnya untuk menghadapi event Porprov dimaksud," usulnya.

Menurut Pelatih Karate Haerul Ansyah, SE bahwa kepengurusan KONI Kabupaten Dompu harus segera diambil alih oleh Bupati Dompu selaku pembina olahraga di kabupaten Dompu.

"Sebab RAKERKAB yang dilaksanakan dari awal sampai akhir selalu diwarnai oleh protes dan tidak menemukan kata sepakat. Hal itu terlihat dari banyaknya peserta raker yang keluar dari ruangan rapat bahkan 3 orang pimpinan sidang keluar," ujarnya.

Ia kemudian berharap kepada semua pelaku olahraga baik KONI maupun cabor untuk segera bersatu demi kemajuan olahraga di Bumi Nggahi Rawi Pahu. Hentikan saling hujat menghujat dan tuduh menuduh terutama di medsos.
"Apalagi kita sudah ditentukan sebagai tuan rumah bersama PORPROV tahun 2022," sebutnya.

Tanggapan terkait Raker KONI juga dilontarkan oleh Ketua Perkemi Dompu, Drs. H. Arifuddin. Pelatih Kempo yang biasa disapa Sinpai Arif ini menilai rapat kerja KONI yang terjadi pasca walk outnya perwakilan 28 cabor itu tidak sah karena tidak memenuhi kuorum. 

"Menurut saya Rakerkab gagal dengan keluarnya 28 cabor dan rapat lanjutan yang dipimpin Ketua KONI tidak memenuhi kuorum," tuturnya.

 Sinpai Arif sempat melakukan upaya negosiasi dengan para pengurus cabor yang keluar itu untuk masuk kembali tetapi mereka tetap bersikukuh tidak mau mengikuti rapat apabila persyaratan tentang uang pendaftaran tidak dihapus.

"Alasan mereka Ketua KONI  otoriter, selalu mengambil kesimpulan secara  pribadi tanpa mendengarkan suara peserta. Jadi kesannya ada kepentingan terutama yang berkaitan dengan pasal uang (biaya pendaftaran, red)," terangnya.
Secara pribadi mantan atlet PON tersebut juga mempertanyakan adanya uang pendaftaran hingga sebesar itu. Sementara aturannya tidak dimuat dalam AD/ ART KONI. Dikatakannya peserta mendesak semua bahwa pasal itu dihapus namun tetap dimuat juga. 
"Kesannya persyaratan dibuat-buat untuk kepentingan pribadi mereka. Soal dana untuk kegiatan KONI sudah ada dana hibah dari Daerah," urainya panjang lebar.

Ketua Panitia, Zainal Afrodi, MM yang dikonfirmasi media ini usai pelaksanaan Rakerkab menjelaskan bahwa aksi walk out yang dilakukan oleh sejumlah peserta merupakan pilihan. 

"Keputusan mereka keluar dari ruang rapat merupakan hak mereka. Itu menjadi pilihannya. Sedangkan rapat tetap bisa dilanjutkan," jelasnya.

Menurut Zainal Afrodi hasil keputusan rapat tetap sah karena peserta sudah  memenuhi kuorum.

"Peserta setelah kami hitung sudah memenuhi kuorum sehingga hasil keputusan rapat sah," tandasnya. (emo.