Komentar
Dompu, koranlensapos.com - Pembangunan fisik Pelabuhan Nusantara dipastikan akan dimulai pada tahun 2023 mendatang.
Demikian disampaikan oleh Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST., MT saat memimpin rapat koordinasi percepatan Pembangunan Pelabuhan Nusantara Kilo yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Dompu, Selasa (25/1/2022).
"Sesuai dengan usulan Pemerintah Kabupaten Dompu tanggal 10 Januari 2017 tentang Rencana Pembangunan Pelabuhan Laut Kabupaten Dompu, direncanakan pembangunan fisiknya tahun 2023 sesuai pernyataan Kasubdit Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Kementerian Perhubungan saat pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Dompu tanggal 18 Januari 2022," kata Wabup.
Dikemukakan Wabup, tahap-tahap pekerjaan yang sudah dilaksanakan adalah Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan terhadap perencanaan pembangunan Pelabuhan Kilo, Penyusunan SID (Survey Investigasi dan Design) oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
"Kabupaten Dompu dalam hal ini telah menghibahkan tanah seluas 30 hektar pada tahun 2020," kata Wabup Syahrul Parsan.
Lebih lanjut dikatakannya, pada tahun 2022 ini, Kementerian Perhubungan sedang melaksanakan penyusunan RIP (Rencana Induk Pelabuhan) Kilo untuk memenuhi kelengkapan dokumen teknis pembangunan pelabuhan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Wabup berharap kepada semua pihak terkait untuk memperhatikan beberapa hal. Di antaranya agar terus menerus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan).
Selanjutnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam mendukung penyusunan Dokumen AMDAL ((Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan Rencana Induk Pelabuhan untuk menyiapkan bahan dan data yang dibutuhkan demi kelancaran semua tahapan pekerjaan.
"Kepada Pak Camat Kilo dan Kepala Desa Mbuju dan Kramat untuk menjaga dan menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Batas-batas tanah yang telah dibebaskan harus diberi tanda yang jelas untuk memudahkan pengurusan dan lain-lain.
Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan, ST., MT memimpin Rakor bersama Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A. Md. Par. Bertindak sebagai moderator Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu Drs. H. Gaziamansyuri, M. AP.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas OPD terkait, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calabai dan Camat Kilo, Rudi Purtomo, SP.
Rakor dimaksud menghasilkan sejumlah kesepakatan. Antara lain, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan mendukung penuh untuk Percepatan Pembangunan Pelabuhan Nusantara Kilo Kabupaten Dompu;
Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) akan disusun dan telah dianggarkan di tahun 2022 oleh Pemerintah Pusat;
Penyusunan Kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Kajian Analisis Lalu Lintas akan disusun bersamaan di tahun 2022 melalui alokasi anggaran APBN;
Pemerintah Kabupaten Dompu telah melaksanakan kewenangannya yaitu pembebasan lahan seluas 30 hektar dan telah tertuang dalam perjanjian hibah aset tanah antara Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan; dan
Pembangunan Fisik Pelabuhan Nusantara Kilo Kabupaten Dompu insya Allah akan dilaksanakan pada tahun 2023.
Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Miftahul Suadah, ST menjelaskan bahwa Pembangunan Pelabuhan Nusantara di Kilo juga termasuk dalam pengembangan Kabupaten Dompu khususnya Kecamatan Manggelewa dan Kilo sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). (emo).