Wali Kota Bima Pimpin Rakor Bersama Forkopimda, Evaluasi Penanganan Covid-19

Kategori Berita

.

Wali Kota Bima Pimpin Rakor Bersama Forkopimda, Evaluasi Penanganan Covid-19

Koran lensa pos
Selasa, 21 April 2020

Kota Bima, Lensa Pos NTB - Wali Kota Bima, H. Muhammad Luthfi, SE dan Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bima, senin (20/4/2020) melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi sejauh mana perkembangan penanganan Covid-19 di Kota Bima.
Rakor yang dihelat di Aula Kantor Walikota Bima, dihadiri Wali Kota Bima, Wakil Wali Kota Bima, Sekda Kota Bima, Ketua DPRD Kota Bima, Dandim 1608/ Bima, Kapolres Bima Kota, Kepala Kejaksaan Negeri
Raba Bima, dan Beberapa Kepala OPD terkait Lingkup Pemerintah Kota Bima.
Mengawali Rakor, Wali Kota Bima, H. Muhammad Luthfi, SE mengatakan, rapat koordinasi perlu dilakukan untuk memastikan penanganan virus corona terorganisasi. 

Sebab, penanganan wabah covid-19 harus dilakukan bersama sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak. "Penyebaran virus sangat cepat maka Forkopimda harus mengambil langkah agar ada kesamaan penanganan dan bisa terselesaikan dengan baik," jelasnya. Luthfi menginginkan ada kesatuan dalam memerangi virus berbahaya itu hingga ke tingkat RT/RW sebagai ujung tombak pencegahan di masyarakat. Wali Kota Muhammad Luthfi tidak ingin ada personlan maupun kesulitan penanganan di tengah masyarakat, ungkap Wali Kota Bima.

Lebih jauh Wali Kota Bima, berharap Peserta Rakor yang hadir, 1. Bisa memberikan masukan dan evaluasi tentang perkembangan penanganan covid-19 ini. 2. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum bisa dilakukan karena memiliki Mekanisme dari Pemerintah Pusat, 3. Penanganan pencegahan Covid-19 di Kota Bima dirasa masih kurang, untuk itu kita maksimalkan lagi.

4. Diinstruksikan untuk Jamaah Tabligh (JT) di Kota Bima Harus di Awasi lebih Masif, menyusul adanya Informasi Salah satu JT yang masih susah untuk dikomunikasikan an. Muhammad, Alamat Kelurahan Sadia. 5. Dalam rangka Pencegahan Covid-19 ini, memerlukan kesadaran masyarakat, 6. Terus tingkatkan langkah-langkah Antisipasi dengan tetap menjaga Kesehatan, 7. Kita harus pikirkan bersama terhadap Keluarga yang terkena Wabah Virus-19 di Kota Bima.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Drs. H. Azhari, M.Si menyampaikan, 1. Pelaku Perjalanan luar daerah 2.035 orang, OTG 22 Orang, ODP 15 Orang, PDP Nihil, dan Positif I Orang. 2.9 Orang JT Kota Bima dan Hasil Tracking 66 Orang Non Reaktif Sudah Swab 10 orang, yakni 6 orang JT Kota Bima telah dikirim sampel Swab Test suami istri Reaktif. 3. Pasar Tradisional bisa jadi menjadi Pusat Penyebaran Covid-19.4. Diprediksi Pasien PDP akan Meningkat, maka pelayanan RSUD Kota Bima harus disiapkan lebih maksimal lagi. 

Sedangkan Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima, Ir. H. Sarafuddin, MM, menyampaikan, 1.4 Pos Siaga Covid-19 akan di maksimalkan lagi Tupoksinya, 2. Pantai Lawata akan disiapkan lebih Layak, 3. Pos yang ada di Niu akan dimaksimalkan untuk sarana dan prasarananya.

Kepala Bappeda Kota Bima, H.Fakhrurronji, ME menyampaikan 1. Anggaran untuk Penanganan Covid-19 di Kota Bima senilai 14 M, 2. Jaring Pengaman Sosial (JPS) akan dibagikan ke masyarakat senilai Rp.
200.000/Bulan selama 3 Bulan, 3. Posko dan pelayanan kesehatan dianggarkan sebesar 9 milyar. 4. Anggaran dapat berubah sesuai dengan Situasi Wabah Covid-19 di Kota Bima.

Kapolres Bima Kota, AKBP Haryo Tejo Wicaksono, S.IK menyampaikan : 1. Rapid Test harus sasaran suami istri dan Anak, apabila Reaktif kita pikirkan lokasi Isolasinya/ Karantina Khusus.
2. Orang yang di Isolasi Mandiri atau ODP harus dipikirkan Kebutuhan Pokoknya. 3. Masyarakat harus lebih Aktif lagi mengawasi membantu Pemerintah. 4. Menjelang Ibadah Puasa harus di siapkan penanganannya. 5. Peningkatan Wabah 19 di Kabupaten Bima dan Kota Bima ini harus dipikirkan bersama. 6. Agar Jangan terus menyudutkan Jamaah Tabligh atau kelompok tertentu cukup sebut Klaster
Klasternya. 7. Polres Bima Kota sedang mempersiapkan 200 pcs APD secara pribadi. 

Sebagai Pamungkas, Dandim 1608/Bima Letkol Inf. Teuku Mustafa Kamal menyampaikan beberapa poin, yakni 1. Koordinasi antar instansi masih kurang. 2. Masalah pengawasan dengan sosialisasi terhadap para isolasi mandiri masih minim. 3. Masalah pemasangan pos batas harus betul-betul standby dan bisa mengambil langkah apabila personilnya di tambah sehingga bisa di cover dan teratasi. 4. Tentang tempat karantina yang ada di lawata, agar dibuat lebih layak lagi. 

5. Meningkatkan pelayanan pendistribusian makanan bagi mereka yang diisolasi. 6. Menumpuknya kapal dan penumpang pelabuhan Bima harus diatensi.  7. Memasuki bulan suci ramadlhan, kita harus siapkan mulai sekarang segala sarana dan prasarananya. 8. Untuk SOP yang di gunakan sekarang adalah revisi ke 4 sesuai dengan peraturan dari pemerintah. (TIM)