Komentar
Mataram,
Lensa Pos NTB - Selain fokus pada upaya mengantisipasi
penyebaran dan penanganan medis Covid 19, Gubernur NTB, Dr. H.
Zulkieflimansyah, dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj.Sitti Rohmi
Djalilah,M.Pd., mengajak para Bupati dan Walikota beserta seluruh jajarannya
untuk tidak abai terhadap pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. "Kita
tidak terlena pada penanganan corona saja, dengan meminta masyarakat stay at
home. Namun kita abai terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat," ujar
Gubernur saat mengawali rapat koordinasi tematik terkait penanganan dampak
sosial ekonomi wabah Covid 19, melalui Implementasi Program Jaring pengaman
Sosial (JPS) Gemilang, yakni penyaluran pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat
via video coference bersama Danrem 162/ Wirabhakti, Kapolda NTB, Kejati NTB dan
seluruh Bupati/Walikota se-NTB, Selasa (7/4/2020).
Dalam program penanganan dampak sosial ekonomi
tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa selain program dari pusat dan pemerintah
provinsi, juga kabupaten/kota diminta oleh Bang Zul sapaan akrabnya untuk
berkontribusi. Karena itu perlu koordinasi dan kolaborasi yang intens demi
menghindari tumpang tindih dan ketepatan sasaran program. "Sebab akan ada
jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat dan provinsi sehingga ketika
program ini dieksekusi tidak ada tumpang tindih implementasi di kabupaten dan
kota," ujar Zul. Program ini akan dieksekusi selama 3 bulan,
sehingga masyarakat kita harapkan bisa berdamai dengan keadaan ini. Selanjutnya
Gubernur meminta Asisten ekonomi danPembangunan, Ir. H.Ridwan Syah, M.M.,
M.Tp., untuk mempresentasikañ program JPS Gemilang untuk mendapatkan masukan
dari para Bupati/Walikota.
Ridwansyah dalam paparannya, menjelaskan bahwa Pemprov
NTB telah menyusun rencana penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang,
yang akan mulai disalurkan tanggal 16 April mendatang. Untuk program JPS
Gemilang yang disiapkan Pemerintah Provinsi NTB selama 3 bulan kedepan, akan
menyasar pada masyarakat miskin sebanyak 73.000 KK serta sektor informal yang
terdampak sebanyak 32.000 KK. Paket yang akan disalurkan terdiri dari
paket sembako serta paket masker dan suplemen yang akan diisi dari
produk-produk IKM dan UKM lokal. Sedangkan untuk JPS Pemerintah Pusat di NTB akan
menyasar pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 329.883
KK, bantuan paket sembako sebanyak 540.363 KK serta pembebasan dan
keringanan listrik untuk 868.537 KK.
Merespon JPS Gemilang yang diluncurkan Gubernur Zul
tersebut, para bupati/walikota pun menyatakan dukungan sepenuhnya. Bahkan
masing-masing kabupaten dan kota, juga telah menyiapkan program serupa. Diantaranya,
Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmi, yang telah menyiapkan 20 Miliar untuk
kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, beserta program-program penanganan
lainnya. Selain kesiapan logistik serta upaya pencegahan, para bupati/walikota
juga menyampaikan sektor-sektor prioritas yang terus menjadi perhatian selama
wabah ini, seperti investasi dan infrastruktur yang disampaikan oleh Bupati
Lombok Tengah.
Ia memastikan pembangunan sirkuit MotoGP dan
pembangunan bypass BIZAM – Mandalika tetap berjalan sesuai rencana. “Program
MotoGP maupun program pembangunan di bandara tetap berjalan, tetapi tetap
memperhatikan juga prosedur protokol daripada sosial distancing phisical
distancing. Termasuk jalan by pass juga tetap berjalan,” jelasnya. Menindaklanjuti
arahan pemerintah pusat tentang keringanan pajak, Bupati Lombok Utara, H.
Najmul Akhyar, merespon kebijakan tersebut dengan sangat baik. Ia menyatakan
hotel dan restoran yang ada di Lombok Utara akan dibebaskan dari pajak
daerah. “Hari ini saya akan tanda tangani surat pembebasan pajak daerah
untuk hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Lombok Utara,” tegasnya.
Terhadap usulan yang disampaikan oleh para
bupati/walikota terkait penambahan jumlah penerima PKH, Dr. Zul sapaan
akrabnya, siap memfasilitasi dan menyampaikan seluruh usulan tersebut kepada
Menteri Sosial RI. “Kepada para Bupati dan Walikota, kami akan usahakan
lewat kadis sosial dan lain-lain untuk tambahan PKH-nya segera disampaikan
kepada kami, untuk kami sampaikan kepada Menteri Sosial,” katanya. Gubernur
juga memastikan supaya tidak ada duplikasi bantuan yang akan disalurkan antara
Pemerintah Provinsi NTB dengan pemerintah kabupaten/kota.
Dan secara khusus Dr. Zul meminta kepada
Bupati/Walikota agar paket-paket jaring pengaman sosial yang diluncurkan oleh
pemerintah kabupaten/kota juga sebisa mungkin menggunakan produksi dari IKM dan
UKM kita sendiri.
Sementara itu Kapolda NTB, Irjen. Pol. Drs. Tomsi
Tohir, M.Si., dan Danrem 162/Wirabhakti, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani,
S.Sos., S.H., M.Han., menekankan untuk tetap memperhatikan dan meningkatkan
upaya antisipasi dan pencegahan covid-19 di seluruh kabupaten/kota se-NTB karena
penyebaran virus ini sangat cepat. Termasuk pemakaian masker bagi semua dan
pembatasan aktifitas sosial harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sementara
mengenai rencana langkah kontingensi apabila kondisi di NTB menjadi darurat,
Danrem menyebut telah menyiapkan langkah-langkah ini sesuai dengan RO maupun
perintah operasi yang telah diberikan oleh Kodam X Udayana.
“Apabila hal ini terjadi kami akan siap melaksanakan
perintah operasi ini menjadi langkah-langkah kontingensi kami,” ujarnya.
Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,
M.Pd., dalam sesi terakhir mengingatkan agar pembatasan sosial tetap harus
dilakukan mengingat ini masih ditahap awal. Pemda harus memberikan perhatian
lebih mengingat kita harus mempertimbangkan keselamatan. Ummi Rohmi, biasa
Wagub disapa, juga menekankan peran Puskesmas untuk bisa melakukan tindakan
perawatan untuk kasus-kasus ringan, sehingga tidak semua pasien menumpuk di
rumah sakit umum. Oleh karenanya, ia meminta kepada bupati/walikota untuk
sebisa mungkin mempersiapkan fasilitas yang cukup seperti menyediakan APD,
ruangan dan memberikan fasilitas memadai dalam skala puskesmas. “Mulai
sekarang kita harus yakinkan betul, puskesmas-puskesmas kita ini siap,”
pintanya. Ummi rohmi juga mendorong agar pemda bisa memesan alat rapid
test sesuai anjuran Menteri Kesehatan sekaligus mengantisipasi lonjakan pasien
dengan mempersiapkan penambahan ruang isolasi untuk RSUD secara bertahap.
(kominfotikntb)