DP3A Dompu Gelar Workshop Perlindungan Perempuan dan Anak 2019

Dompu, Lensa Pos NTB - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Dompu, Kamis (21/11/2019) menggelar Workshop Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Dompu tahun 2019.

Kegiatan itu dibuka oleh Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin. Sedangkan peserta Workshop adalah para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Kepala Desa / Kepala Kelurahan.

Dalam sambutannya, Bupati menyebutkan kasus pelecehan seksual terhadap anak perempuan di Dompu cukup banyak terjadi. 

"Pelecehan dan kekerasan seksual banyak terjadi di desa-desa bahkan di kebun-kebun jagung tapi bukan jagungnya yang salah," kata Bupati Dompu 2 periode ini.

Demikian pula kasus perceraian di Kabupaten Dompu cukup tinggi. Bupati mengemukakan berdasarkan informasi yang diterimanya dari Ketua PA Dompu dari bulan Januari hingga September 2019 jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu hampir seribu kasus

"Sampai September sudah hampir seribu pasangan yang bercerai. 70 persennya karena perselingkuhan," ungkapnya.

Karena itu, Bupati berharap dengan adanya workshop tersebut dapat memberikan gambaran kepada stakeholder terkait untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah preventif agar kasus-kasus di atas dapat dicegah sebelum terjadi.

Kepala Dinas PPPA Kabupaten Dompu, Hj. Daryati Kustilawati, M. Si dalam laporannya mengemukakan adanya kegiatan ini mengundang Kepala Desa dan Kelurahan karena menangani persoalan perlindungan perempuan dan anak harus dimulai dari desa dan kelurahan. Persoalan-persoalan harus digali dan diselesaikan di tingkat desa dan kelurahan. Karena itu, Daryati berharap kegiatan workshop ini melahirkan suatu komitmen bersama untuk terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak di Tingkat Desa/Kelurahan.

"Karena di desa dan kelurahan lah tumpuan dari segala kegiatan kita dan segala persoalan juga sebisa mungkin diselesaikan di tingkat desa/kelurahan," jelasnya.

Dikatakannya kegiatan ini juga diinisiasi atas pertimbangan bahwa tidak ada suatu pekerjaan yang bisa diselesaikan tanpa membangun sinergitas termasuk dalam mengupayakan perlindungan perempuan dan anak.

Bukti kerja bersama dan sinergitas seluruh elemen terkait dibuktikan dengan penghargaan yang diperoleh Kabupaten Dompu. Anugerah Parahita Ekapraya (APE)  tahun 2018 dengan meraih Tingkat Madya dan tahun 2019 meraih penghargaan Tingkat Pratama untuk Kabupaten Layak Anak (KLA).

"Ini sebagai bukti bahwa dengan sinergitas itu semua bisa kita laksanakan. Bersama kita bisa," ujarnya penuh semangat.

Kembali ia menegaskan selama ini penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di tingkat desa/kelurahan langsung di tingkat kabupaten. Hal itu dikarenakan belum tersedianya wadah yang menangani persoalan tersebut di tingkat bawah.

Karena itu ia berharap bisa terbentuk Satgas perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa/ kelurahan sehingga ada penanganan secara terpadu oleh berbagai unsur yang ada di wilayah setempat. Satgas ini nanti bertugas menerima pengaduan sampai pada proses pendampingan dan penanganan.

Di akhir sambutannya, Daryati mengajak Kepala Desa untuk menyisihkan anggaran APBDes untuk kepentingan pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak. Demikian pula OPD-OPD agar mengalokasikan anggaran yang berpihak pada perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

"Ini adalah investasi kita untuk mewujudkan generasi emas di Kabupaten Dompu," ucapnya.

Hadir sebagai narasumber adalah Syahriman Jayadi, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang menyampaikan materi berjudul 

"Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Dompu", Hj. Daryati Kustilawati, M. Si, Kadis PPPA Kabupaten Dompu dengan materi berjudul "Potret Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Dompu, dan Rudi Purtomo dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu dengan materi berjudul "Peran dan Dukungan DPMPD Kabupaten Dompu Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak". (AMIN).