Komentar |
| AKBP Hurri Nugroho, SH., MH, Kepala BNNK Bima (kemeja putih) bersama Kasubbag Umum BNNK Bima, Fery Priyanto, S. Sos., MM |
Dompu, Lensa Pos NTB - Narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya peredarannya tidak hanya di wilayah perkotaan. Tetapi faktanya kini telah merambah ke wilayah-wilayah perdesaan.
Karena itu, untuk mencegah dan melindungi generasi dari peredaran narkoba, maka diharapkan pemerintah desa mengambil peran agar generasi bangsa dapat diselamatkan dari barang haram lagi berbahaya itu.
Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima, AKBP Hurri Nugroho, SH., MH yang didampingi Kasubbag Umum BNNK Bima, Fery Priyanto, S. Sos., MM dalam pertemuan dengan Pengurus Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Dompu di Sekber MOI Dompu beberapa hari lalu.
"Kami mengajak dari Dana Desa disisipkan anggaran untuk memberantas narkotika," pintanya.
Diuraikan Hurri, peran Pemdes antara lain melakukan penyuluhan narkoba dengan mengundang pihak yang berkompeten sebagai narasumber untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti tentang bahaya mengonsumsi narkoba dan beratnya ancaman hukuman bagi para pelaku pengedar barang terlarang itu.
Dikatakannya sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba itu harus dilakukan sesering mungkin agar masyarakat tidak terjebak untuk menjadi pengguna apalagi menjadi pengedar.
Untuk memberikan informasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat, Pemdes juga dapat membuat stiker-stiker, memasang spanduk-spanduk dan juga disosialisasikan melalui berbagai kegiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat.
"Itu adalah salah satu wujud masyarakat sudah berperan serta memberantas narkoba," ujarnya.
Disebutnya petugas di BNNK Bima sangat terbatas dengan anggaran yang juga terbatas sehingga tidak mampu untuk memberantas narkoba tanpa bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun masyarakat. Apalagi wilayah tugas BNNK Bima sangat luas meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu.
Selain penyuluhan, Kepala BNNK Bima ini juga berharap di desa, OPD, BUMN maupun BUMD dapat mengalokasikan anggaran untuk menyediakan rapid test untuk melakukan test urine bagi para pegawai atau karyawan.
Ia mengapresiasi Pertamina Bima yang selalu menyiapkan rapid test.
"Pertamina Bima rutin melakukan test urine untuk memonitor staf-stafnya," ucapnya. (AMIN)