Komentar
Mataram, Lensa Pos
NTB - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram mendesak Pemerintah
Provinsi NTB menjadikan persoalan lingkungan sebagai isu serius. Upaya
penanganan masalah lingkungan seperti kerusakan hutan harus menjadi atensi
khusus dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi NTB. Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Mataram,
Muhamad Arif mengatakan, HMI menyorot kerusakan lingkungan karena banyak memicu
terjadinya bencana banjir dan tanah longsor diberbagai tempat, khususnya disejumlah
daerah di Pulau Sumbawa. “Hal ini telah memunculkan kekhawatiran banyak
pihak,”ucapnya.
Dikatakannya, Pemprov NTB bersama Pemerintah Daerah harus
segera mengembalikan fungsi hutan yang terlanjur rusak. “Kami berharap kita
bekerjasama untuk memperbaikinya dengan berbagai program yang nyata dan
bermanfaat terutama soal program penghijauan,” ujarnya. Menurut ia, selama ini
pemerintah daerah belum memiliki peran nyata dan masiv dalam menyikapi isu
lingkungan. Saat ini terdapat total hutan di NTB 896 ribu hektar yang
rusak. Rinciannya, hutan yang terbuka mencapai 580 ribu hektar, sedangkan,
sekitar 316 ribu hektare yang rusak akibat pertanian lahan kering ditanami
jagung oleh masyarakat. “Dari total 896 ribu hektar yang rusak itu, sekitar
35-40 persen di antaranya berada di wilayah Pulau Sumbawa kerusakan hutannya,”
kata Arif. HMI juga menyinggung persoalan kriminalisasi aktivis lingkungan
hidup yang akhir-akhir ini marak terjadi. menurutnya, tindakan itu adalah karena persongkolan
elit. (TIM)