Dompu, Lensa Post NTB - Gerakan Rakyat Peduli Lingkungan (Gerylia) menuding PT Agro Wahana Bumi (AWB) yang beroperasi di Kecamatan Pekat telah melanggar aturan perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan RI. Direktur LSM Gerylia, Farid Fadli mengatakan dugaan pelanggaran ijin oleh AWB, adalah sebagaimana termaktub dalam ijin Kemenhut nomor 102 IUPHHK-HA-II/menhut/2013. "Dalam izin Kemenhut tersebut antara lain mengatur tentang hak dan kewajiban perusahaan tersebut," kata tokoh peraih penghargaan Gubernur NTB 2017 dalam bidang lingkungan ini. Namun seiring berjalannya waktu, pemuda yang familiar dipanggil Chapunk ini menengarai PT AWB tak kunjung melaksanakan kegiatan sesuai yang semestinya.
Dikatakannya kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh PT AWB menyelesaikan tapal batas, menciptakan koridor transportasi, penanaman kembali seluas yang ditebang, pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana Komdev dan CSR. "Mereka juga kerap telat membayar upah kerja karyawan, boro boro sesuai UU Tenaga Kerja," sorotnya. Terkait hal itu, Gerylia sudah melakukan hearing (dengar pendapat) dengan DPRD Kabupaten Dompu pada Senin (23/7) lalu. Kehadiran mereka diterima oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Dompu, yakni Ikhwayuddin, Ak, Muhammad Ikhsan, S. Sos dan Andi Bachtiar. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, H. Albuhairum, S. Sos., M. Si dan Kepala KPHP Tambora. Sedangkan pihak PT AWB tidak ada yang hadir. "Tidak ada sama sekali keuntungan daerah pada operasinya perusahaan perusak hutan Tambora ini, Maka kami sarankan agar ijin PT AWB ditinjau ulang melalui Pansus dengan melibatkan pihak BP2HP Denpasar, pihak DITJEN GAKKUM Kemen LHK RI, wabil khususnya lagi adalah masyarakat Tambora," tegasnya.
Menurutnya sangat tidak elok, Tambora yang menjadi kebanggaan akan keindahan dan kelestariaannya, justeru berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Belum lagi perjuangan para pemerhati dan para peduli lingkungan di propinsi dan pusat yang terus menggenjot untuk perlindungan Tambora melalui nasional bahkan dilibatkan UNESCO melalui GEOPARK Tambora, tetapi cukup miris di lapangannya. "Malah di geosite-geosite tertentu ancaman kerusakannya setiap hari," ungkapnya. Ia mencontohkan kerusakan di kawasan Doroncanga, penggalian pasir illegal, rencana penebangan di jalur pendakian Pancasila oleh PT AWB, belum lagi oleh ulah oknum masyarakat. "Maka mari kita sudahi kebohongan berjamaah yang kita lakukan ini, dengan cara kita jaga dan lindungi Tambora," pungkas pemuda inspiratif peraih KNPI Dompu Awards 2016 ini. (
LP.NTB/ EMO Dompu)
Komentar
