Komentar
Dompu, koranlensapos.com - Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Kabupaten Dompu menggelar dialog publik bertajuk "Situasi Demokrasi dalam Menghadapi Pemilu 2024". Kegiatan itu dilaksanakan di Gedung PKK Dompu pada Senin (29/1/2024).
Acara dialog publik itu menghadirkan tiga narasumber, yakni Akhdiansyah (Anggota DPRD Provinsi NTB), Swastari Haz (Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu), dan Ardiansyah (Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Dompu).
Kegiatan itu dihadiri pula oleh sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung plus PMII, HMI, GMNI dan BEM.
Ketua EK-LMND Dompu, Dimas Satria Pratama mengemukakan dialog publik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 ini sangat perlu dilakukan. Hal itu
guna memperbaiki sistem demokrasi yang ada di Indonesia, dengan cara, memberikan edukasi terhadap masyarakat, bahwasanya demokrasi ini memang perlu dijaga bersama dari tindakan oknum-oknum yang merusak demokrasi itu sendiri.
"Melihat situasi demokrasi di Indonesia yang melemah dengan peringkat 52 dunia menurut Economies Inteligent Unit (EIU), maka perlu kesadaran kita bersama untuk memperbaiki demokrasi yang ada, salah satu cara yaitu, membangun ruang edukasi untuk masyarakat agar mereka bisa menjaga demokrasi ini. Dan langkah yang diambil oleh Elemende Dompu adalah, dengan membangun dialog publik melalui tema " Situasi demokrasi dalam menghadapi pemilu 2024," ungkap Dimas.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu Swastari memaparkan bahwa demokrasi itu bersifat partisipatif. Untuk menumbuhkembangkan demokrasi yang baik,harus melibatkan partisipasi aktif seluruh masyarakat.
"Bagaimana disitu kita bersinergi dan bekerja sama. Apa yang tidak bisa ditangkap oleh Bawaslu dan KPU, bisa jadi itu ditangkap oleh masyarakat" jelasnya.
Swastari tidak menampik adanya desas-desus politik uang dan menjadi momok di tengah masyarakat.
"Politik uang ini tidak hanya terjadi di Dompu saja, namun juga di wilayah lain di Indonesia," ujarnya.
Swastari menegaskan politik uang mencederai marwah demokrasi. Maka harus ada upaya kolektif dari semua elemen untuk memberantas praktik jual beli suara ini. Semua harus menyepakati bahwa politik uang itu tidak dibenarkan dan tidak boleh dibiarkan terus menggerogoti sendi-sendi demokrasi.
Menurutnya salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni mengajak famili dan orang-orang terdekat untuk menolak praktik politik transaksional itu.
Srikandi yang familiar disapa Aca Tari ini menegaskan harus ada upaya masif dan serius untuk membasmi praktik politik uang ini.
"Minimal kita di sini mengajak orang yang terdekat dengan kita dulu. Kalau bukan kita, siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Jangan menunggu bangsa ini hancur dulu baru kita berjuang" tandasnya.
Swastari juga mengatakan, keberlangsungan demokrasi itu tidak akan optimal tanpa adanya dukungan dari masyarakat.
"Untuk itu saya mengajak masyarakat dan seluruh elemen untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya Pemilu 2024 ini," pungkasnya.(emo)