Komentar
Dompu, koranlensapos.com - Dugaan adanya politik uang (money politic) di setiap kontestasi pesta demokrasi di Kabupaten Dompu bukan lagi hal yang rahasia. Baik itu Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah.
Di level birokrat hingga masyarakat awam juga membicarakan hal itu. Si A kalah karena isi tasnya tipis. Pasangan calon B menang karena nilai nominal yang diserahkan saat serangan fajar begitu fantastis dan tidak mampu dikejar oleh paslon lain. Uang yang disiapkan oleh paslon C puluhan miliar, sehingga bisa meraih suara kemenangan. Masih banyak lagi kalimat perbincangan masyarakat terkait hal itu.
Aroma money politic yang menyengat itu menyebar ke mana-mana. Bukan hanya di wilayah perkotaan, melainkan juga di pelosok-pelosok perdesaan. Sejumlah kalangan menilai money politic ibarat kentut. Suaranya terdengar jelas. Baunya pun dirasakan, tetapi tidak kasatmata.
Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu, Rusdyanto menyebut dugaan politik uang dalam kontestasi Pemilu sudah jadi pembicaraan publik sejak dulu. Sejak dirnya menjadi anggota KPU Kabupaten Dompu tahun 2003. Saat itu Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pertama kali dilaksanakan.
"Isu money politic saat itu bukan hanya di Dompu, tetapi merupakan isu nasional," ujarnya saat menjadi pemateri dalam acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Dompu di Laberka Sawete Dompu pada Jumat (3/11/2022).
Dikatakannya di setiap perhelatan pesta demokrasi, politik transaksional itu selalu santer menjari perbincangan publik hingga kini. Tetapi faktanya tidak ada laporan yang masuk ke Bawaslu.
Mengapa tidak ada laporan yang masuk ?
Menurut Rusdy, tidak adanya laporan yang masuk bisa jadi karena semua calon atau pasangan calon sama-sama melakukan money politik.
"Bisa jadi karena semua calon melakukan money politic. Tetapi maaf ini bukan hasil penelitian tetapi dugaan-dugaan saja," ujarnya.
Kedua, menurut Rusdy, tidak adanya laporan kasus money politic bisa jadi karena masyarakat takut melapor.
"Masyarakat tidak berani melapor karena takut dimusuhi,. Bisa juga karena masyarakat tidak mau ribet sehingga enggan melapor" bebernya.
Selanjutnya Rusdy berharap tidak ada lagi praktik money politik di daerah bermotto Nggahi Rawi Pahu itu sehingga pemimpin yang dihasilkan dalam Pemilu adalah pemimpin daerah yang berkualitas yang mampu membawa perubahan yang lebih baik.
"Bagaimana cara mencegahnya ? Ini tugas Bawaslu. Tapi perlu dukungan dan partisipasi kita semuanya," ujarnya.
Rusdyanto kemudian mengapresiasi Bawaslu Kabupaten Dompu yang telah menetapkan Kelurahan Kandai Satu sebagai Kelurahan Anti Politik Uang.
"Kalau ini berhasil, Bawaslu akan benar-benar menjadi lembaga yang terpercaya sebagaimana yang menjadi visinya "Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Terpercaya," kata Rusdy. (emo).