Komentar
Dompu, koranlensapost.com - Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Dompu saat ini dalam proses rehab total. Hal itu tentu saja memunculkan sorotan dan pertanyaan dari sejumlah pihak. Pasalnya pemerintah saat ini sedang bergelut dengan upaya penanganan, penanggulangan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) yang membutuhkan kerja keras dan kerja bersama dari seluruh elemen. Otomatis dalam hal ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit pula. Sebut saja di antaranya untuk penyediaan alat-alat kesehatan, kesejahteraan tenaga kesehatan, pelayanan pasien Covid, vaksinasi, maupun untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Salah satunya disorot oleh aktivis perempuan Nur Syamsiah, SH. Ia mempertanyakan perombakan total bangunan tersebut. Padahal yang diketahuinya rumdis tersebut masih sangat layak karena baru dibangun sekitar 5 (lima) tahun lalu.
"Di tengah situasi sulit akibat pandemi covid yang terus melilit tentu ini membuat nyilu hati. Sejujurnya saya heran dan bertanya-tanya. Apa yang terjadi dengan rumah dinas yang 5 tahun lalu barus saja direnovasi itu ? Apakah secepat itu rusaknya? Atau ada kebijakan penganggaran yang menyediakan ploting anggaran renovasi rumah dinas ketua DPRD setiap 5 tahun sekali," tanyanya dengan nada keheranan.
Ia mengaku miris ketika menyaksikan secara langsung saat bangunan mentereng itu diratakan dengan tanah menggunakan alat berat.
"Perasaan saya saat melihat rumah yang sudah rata dengan tanah itu sama persis dengan perasaan saya saat pertama kali melihat pohon-pohon besar di sepanjang Teka Ndahu yang ditebang secara membabi buta entah oleh siapa. Sedih. Sedih tak tertanggungkan. Di saat kita semua kesulitan bahkan hanya untuk sekedar bertahan, di saat anggaran daerah sebagian besar tersedot untuk penanggulangan pandemi, terus tetiba lihat pemandangan kek gini tu rasanya ndak rela. Entah bagaimana prosesnya sehingga rencana pembangunan rumah dinas ini bisa bercokol di RKPD, padahal proses perencanaan ini berlangsung ketika Covid 19 sudah mewabah.
Apa kabar perencanaan penganggaran yang pro masyarakat miskin dan perempuan," ucap wartawati senior ini sembari berharap pihak terkait terutama Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, MM, Kepala BPKAD Muhammad, ST, Ketua DPRD Kabupaten Dompu Andi Bachtiar, A. Md. Par, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten.Dompu, Ir. Muttakun, dan sejumlah pejabat berwenang untuk memberikan tanggapan terkait hal tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Dompu, Ir. Muttakun dalam tanggapannya mengemukakan bahwa
ia meyakini, Ketua DPRD juga sebenarnya tidak dalam keadaan mendesak untuk dibangunkan rumah dinas apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini.
"Saya meyakini, pembangunan tersebut murni dilaksanakan oleh eksekutif dalam hal ini Bagian Umum yang harus melaksanakan program pembangunan rumah Dinas karena sudah tersedia anggarannya," jelasnya.
Namun demikian Muttakun lebih sepakat bila proses rehab rumdis tersebut ditunda dulu agar bisa lebih fokus pada penanganan wabah Covid -19.
"Meski sudah tersedia anggarannya, maka jikalau eksekutif bisa menunda pelaksanaan pembangunan rumah tersebut why not," tegasnya.
Selanjutnya ia berterima kasih kepada elemen masyarakat yang turut peduli bahkan makin peduli untuk menyuarakan persoalan yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. (emo).