Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Terkait Dana BPJS-Kes, Ini Klarifikasi Kabag Humas Setda Kota Bima

Minggu, 03 November 2019 | 4:44 PM WIB Last Updated 2019-11-03T08:44:16Z
Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, HA. Malik sedang memberikan keterangan pers terkait dana BPJS-Kes, Sabtu (2/11)
Kota Bima, Lensa Pos NTB - Anggaran untuk pembayaran iuran BPJS-Kes bagi masyarakat kurang mampu yang disiapkan oleh Pemkot Bima tiap tahun adalah sebesar Rp 8,8 Milyar. 

Denikian klarifikasi Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, H. A. Malik kepada wartawan.

Malik menegaskan bila ada orang mengritik dengan menyebut angka anggaran iuran BPJS-Kes yang disediakan oleh Pemkot sebesar Rp18 milyar, itu data tidak benar alias hoax. 

"Dana BPJS menurut data kita yang benar itu hanya 8,8 miliar, itu total dalam 1 tahun bukan 18 miliar," tandasnya pada awak media saat konferensi pers di kediaman Walikota Bima, Sabtu, (02/11/2019).

Dia mengatakan bahwa anggaran iuran BPJS tidak dicairkan dalam bentuk tunai, tetapi ditransfer langsung ke rekening BPJS-Kes.

"Pencairannya langsung ke rekening BPJS berdasarkan berapa masyarakat yang ditangani oleh asuransi terhadap kerjasama BPJS dengan Rumah Sakit. Berapa data yang dibutuhkan anggarannya itulah yang dibayar oleh kita dan sifatnya naik turun setiap bulan tergantung dari masyarakat yang melakukan pelayanan terhadap rumah sakit yang menggunakan jasa asuransi atau pengguna langsung manfaat," jelasnya.

Ia berharap pada masyarakat agar menggunakan data yang valid, bukan menampilkan data hoax ketika ingin mengkritisi Pemerintah karena dampaknya dapat membuat kegaduhan.

"Ayo kita debat, diskusi. Kami siap melayaninya bisa di kantor, di rumah pak Wali. Pak Wali sangat terbuka, tetapi dengan data yang valid. Kami tidak alergi kritikan, bila perlu kita bikin forum dialog," harapnya.

Malik juga mengklarifikasi terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan Walikota terhadap dana pembangunan Mesjid Agung Al Muwahiddin sebesar 10 Miliar.

“Padahal dana itu sampai sekarang belum cair karena Yayasan Mesjid Agung Al Muwahiddin bersama Pemerintah Kota Bima belum menyelesaikan laporan yang dibutuhkan BPKP,” tandasnya.

Sebagai pemangku jabatan corong pemerintah A. Malik mengenal cukup banyak tipikal pimpinannya.  
Ia mengatakan bahwa Walikota Bima adalah sosok pemimpin yang sangat terbuka. “Silahkan saja temui beliau di kediamannya jika ada yang ingin dikritisi, karena prinsipnya kami tidak anti kritik. Hanya, jika memberikan masukan harus sesuai fakta dan obyektif. Selama kepimpinan Aji Lutfi saya rasa sudah banyak perubahan,” tutupnya. (Usman).
×
Berita Terbaru Update